
Zohran Mamdani Bubarkan Unit Polisi Khusus New York
Zohran Mamdani Wali Kota New York, Zohran Mamdani, mengumumkan pembubaran unit khusus kepolisian Strategic Response Group (SRG). Pengumuman tersebut di sampaikan pada Senin, 16 November 2026, bersama Komisaris Kepolisian New York, Jessica Tisch. Keputusan ini langsung menarik perhatian karena menyangkut perubahan besar dalam sistem pengamanan demonstrasi.
SRG merupakan unit khusus New York Police Department (NYPD) yang di bentuk pada 2015. Unit tersebut memiliki sekitar 500 personel dengan kemampuan menangani situasi darurat dan ancaman terorisme. Selain itu, petugas SRG sering di kerahkan untuk mengendalikan demonstrasi berskala besar.
Namun, keberadaan unit tersebut telah lama menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil. Sejumlah organisasi menilai petugasnya menggunakan pendekatan berlebihan ketika menghadapi demonstran. Bahkan, tindakan penangkapan massal dan penggunaan kekuatan terhadap pengunjuk rasa menjadi persoalan yang di perdebatkan.
Mamdani sebelumnya menjadikan pembubaran SRG sebagai salah satu janji kampanye wali kota. Karena itu, pengumuman tersebut di anggap sebagai langkah memenuhi komitmen politiknya.
Dalam pernyataannya, Mamdani menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat. Oleh sebab itu, pengamanan aksi tidak seharusnya di samakan dengan penanganan ancaman terorisme.
Zohran Mamdani keputusan tersebut sekaligus menandai di mulainya reformasi pendekatan kepolisian New York terhadap demonstrasi.
Pemerintah New York Siapkan Sistem Pengamanan Demonstrasi Yang Baru
Pemerintah New York Siapkan Sistem Pengamanan Demonstrasi Yang Baru setelah mengumumkan pembubaran SRG, pemerintahan Mamdani memperkenalkan sistem pengamanan demonstrasi yang berbeda. Salah satu langkah utamanya adalah membentuk Community Dialogue and De-escalation Division (CDDD). Unit tersebut akan berada di bawah Kantor Keselamatan Masyarakat Wali Kota New York.
Berbeda dari SRG, CDDD akan di pimpin melalui pendekatan sipil tanpa persenjataan. Anggotanya juga tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan terhadap masyarakat. Sebaliknya, mereka bertugas membangun komunikasi dengan penyelenggara demonstrasi dan membantu mencegah konflik.
Selain itu, NYPD akan membentuk First Amendment Support Team (FAST). Tim tersebut terdiri dari 30 petugas kepolisian yang mendapatkan pelatihan komunikasi dan deeskalasi. Dengan demikian, petugas di harapkan mampu menghadapi demonstrasi melalui pendekatan lebih persuasif.
Sementara itu, pembentukan Patrol Support Division (PSD) juga menjadi bagian dari restrukturisasi. Unit tersebut akan menangani kebutuhan patroli dan mendukung pengamanan ketika demonstrasi membutuhkan intervensi kepolisian.
Pemerintah juga memperkenalkan pembatasan terhadap penggunaan sejumlah peralatan pengendalian massa. Penggunaan gas iritan dan semprotan merica sebagai alat pengendali kerumunan akan dilarang. Selain itu, taktik pengepungan demonstran atau kettling juga mendapatkan pembatasan ketat.
Mamdani berharap perubahan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Namun, pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antara pemerintah kota dan kepolisian.
CDDD di rencanakan mulai beroperasi pada 2028. Sementara itu, FAST akan membantu menjalankan pendekatan baru selama masa transisi.
Keputusan Zohran Mamdani Memicu Perdebatan Tentang Keamanan Dan Hak Demonstran
Keputusan Zohran Mamdani Memicu Perdebatan Tentang Keamanan Dan Hak Demonstran pengumuman pembubaran SRG langsung memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat New York. Sejumlah kelompok pembela hak sipil menyambut keputusan tersebut sebagai perkembangan positif. Mereka menilai pembubaran unit tersebut dapat mengurangi risiko penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran.
Namun, sebagian organisasi masyarakat sipil masih mempertanyakan efektivitas perubahan yang di umumkan. Mereka khawatir fungsi SRG tetap berjalan melalui unit baru dengan nama berbeda. Terutama, keberadaan Patrol Support Division menjadi perhatian karena unit tersebut tetap memiliki peran mendukung pengendalian massa.
Komisi Kesetaraan Ras New York dan Legal Aid Society termasuk pihak yang menginginkan pengawasan ketat. Mereka menilai reformasi harus menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar pergantian struktur organisasi.
Di sisi lain, sejumlah pihak mempertanyakan dampaknya terhadap keamanan kota. Serikat kepolisian menilai pembubaran SRG berpotensi mengurangi kemampuan aparat menghadapi situasi berbahaya. Mereka juga mengingatkan pentingnya kesiapan personel ketika demonstrasi berubah menjadi kerusuhan.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Komisaris NYPD Jessica Tisch menyatakan bahwa kemampuan kepolisian melindungi masyarakat tetap menjadi prioritas. Ia juga menegaskan bahwa perubahan struktur tidak boleh mengurangi kesiapan menghadapi ancaman serius.
Sementara itu, Mamdani menyatakan pemerintahannya telah mempersiapkan perubahan tersebut melalui pembahasan bersama kepolisian. Ia ingin memastikan kebebasan menyampaikan pendapat tetap terlindungi tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat.
Perdebatan ini memperlihatkan tantangan besar dalam reformasi kepolisian New York. Keberhasilan kebijakan tersebut nantinya bergantung pada pelaksanaan, pengawasan, dan kepercayaan masyarakat Zohran Mamdani.